Garuda KPPRI Desak Dugaan Pemotongan Upah Pungut Diusut Tuntas, KPK Geledah Bappenda-BKPSDM Bogor
BOGOR, iGlobal.id — Ketua PC Garuda KPPRI Bogor, Baihaki, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut secara menyeluruh dugaan pemotongan upah pungut pegawai Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.
Desakan tersebut disampaikan setelah penyidik KPK mendatangi dan melakukan penggeledahan di Kantor Bappenda serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Kamis (27/8/2026).
"Kami mendesak KPK tidak hanya melakukan penggeledahan, tetapi juga membongkar secara menyeluruh dugaan pemotongan upah pungut tersebut. Siapa yang memerintahkan, siapa yang menerima, bagaimana mekanismenya, dan ke mana aliran uangnya harus ditelusuri," ujar Baihaki.
Menurut Baihaki, dugaan adanya uang sekitar Rp1,5 miliar yang telah diamankan penyidik KPK perlu menjadi pintu masuk untuk mengungkap keseluruhan konstruksi perkara.
Ia meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, termasuk pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan maupun pembagian upah pungut, apabila bukti-bukti penyidikan mengarah ke sana.
"KPK harus berani membongkar sampai ke akar persoalan. Jangan sampai perkara ini hanya berhenti pada orang yang dianggap sebagai pelaksana, sementara pihak yang memberikan perintah atau menikmati hasilnya tidak tersentuh," tegasnya.
Baihaki juga mendesak agar seluruh dokumen, data keuangan, komunikasi, serta transaksi yang berkaitan dengan dugaan pemotongan tersebut diperiksa secara menyeluruh.
"Kalau memang ditemukan pola pemotongan secara sistematis, maka harus diungkap apakah ada keterlibatan pihak lain. Semua harus berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang berlaku," katanya.
Selain itu, PC Garuda KPPRI Bogor meminta KPK menelusuri kemungkinan adanya hubungan antara dugaan pemotongan upah pungut dengan kebijakan atau mekanisme internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Baihaki menegaskan pihaknya akan mengawal perkembangan perkara tersebut dan meminta proses hukum dilakukan secara transparan serta tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
"Intinya, kami mendesak KPK bekerja sampai tuntas. Publik membutuhkan kepastian mengenai siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana dugaan pemotongan ini bisa terjadi. Jika ada pihak yang terbukti terlibat berdasarkan alat bukti, harus diproses sesuai hukum," pungkas Baihaki.
