Saat Dikonfirmasi Soal Proyek Jalan Desa, TPK Gandayasa Cikeusal Diduga Kirim Rekening Pribadi dan Minta Uang Rokok ke Awak Media

Serang, iGlobal.ID – Sikap Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Gandayasa, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, berinisial Karta disingkat KT, menjadi sorotan tajam publik. Oknum tersebut diduga menyampaikan hal‑hal yang dinilai sangat tidak pantas dan bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik, saat dihubungi awak media untuk meminta klarifikasi terkait pelaksanaan proyek pengerasan jalan desa.

 

Kejadian bermula ketika tim redaksi berupaya mengumpulkan data dan meminta penjelasan resmi, menyusul hasil pantauan langsung di lapangan terhadap pelaksanaan pekerjaan pengerasan jalan yang berlokasi di Kampung Beureum Banget, Desa Gandayasa.

 

Untuk mendapatkan keterangan berimbang, awak media menghubungi Karta selaku ketua TPK yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan kegiatan tersebut, melalui layanan pesan singkat WhatsApp. Pada komunikasi awal, Karta terlebih dahulu memastikan identitas pihak yang menghubunginya.

 

“Maaf, ini dengan siapa? Biar kamu tahu,” tulis Karta dalam pesannya.

 

Barulah setelah awak media menyampaikan identitas lengkap beserta nama media yang mewakili, respon yang muncul justru di luar dugaan. Bukan penjelasan teknis maupun data pelaksanaan proyek yang diminta, Karta malah diduga langsung mengirimkan nomor rekening milik pribadinya, disertai kalimat yang bermakna meminta imbalan.

 

“Ini nomor dana saya, Pak. Kalau mau bantu saya di lapangan,” tulisnya lagi.

 

Belum cukup sampai di situ, dalam pesan berikutnya oknum TPK itu diduga secara terang‑terangan menyampaikan permintaan agar diberikan sejumlah uang dengan alasan untuk membeli rokok, seolah hal itu menjadi syarat agar ia bersedia memberikan keterangan atau bantuan informasi.

 

“Minta buat rokok, takut mau bantu,” demikian bunyi pesan singkat yang dikirimkannya.

 

Sebelum berbalik arah meminta‑minta hal tersebut, saat sempat ditanya sekilas mengenai volume pekerjaan, Karta sempat menyampaikan klaim bahwa pelaksanaan pengerasan jalan desa itu telah menghabiskan material batu yang diangkut menggunakan truk sebanyak 47 kali perjalanan.

 

Pernyataan dan sikap Karta itu sontak memicu pertanyaan dan sorotan luas. Sebagai pejabat pelaksana kegiatan yang mengelola uang masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), TPK sejatinya memiliki kewajiban hukum dan etika untuk bersikap transparan, terbuka, dan memberikan informasi seluas‑luasnya kepada publik maupun awak media yang menjalankan fungsi kontrol sosial.

 

Praktik mengirimkan nomor rekening pribadi dan meminta uang atau fasilitas apapun saat sedang dimintai klarifikasi pekerjaan publik, dinilai banyak kalangan bukan saja tidak etis, namun juga berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang‑undangan, serta dapat ditafsirkan sebagai upaya mempersulit akses informasi atau bahkan bentuk permintaan imbalan yang tidak semestinya.

 

Hingga berita ini ditayangkan, awak media masih berupaya meminta klarifikasi lebih lanjut dan jawaban resmi terkait hal‑hal yang disampaikan Karta, baik kepada pihaknya sendiri, Kepala Desa Gandayasa, maupun kepada pengawas kegiatan di tingkat kecamatan. Pihak kami juga membuka ruang seluas‑luasnya bagi Karta atau pihak terkait lainnya untuk menyampaikan sanggahan atau penjelasan versi sendiri, dan akan kami muat secara berimbang apabila sudah diterima. ****